• Dipublish Oleh: admin kominfo
• Dipublish Pada: September 19, 2025

Wagub Papua Barat Daya Hadiri Forum Economic Leadership, Dorong Sinergi Pusat dan Daerah

JAKARTA-Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrauw, S.Pd.I., MM, didampingi Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Pemprov Papua Barat Daya, Eksan Musa’ad, SE., M.Si, menghadiri kegiatan Forum Economic Leadership for Regional Government Leader, yang digelar atas kerja sama Bank Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri, pada 15–16 September 2025 di Jakarta.

Forum ini mengangkat tema “Mendorong Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Sinergi Pusat dan Daerah dalam Mendukung Program Asta Cita”. Kegiatan ini menekankan tiga hal strategis untuk memperkuat ekonomi nasional, yakni pengendalian inflasi, peningkatan digitalisasi sistem pembayaran, serta sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.

Acara ini dihadiri sejumlah kepala daerah serta ketua DPRD dari berbagai provinsi di seluruh Indonesia.

Deputi Gubernur BI, Juda Agung, dalam sambutannya menekankan bahwa ketiga poin tersebut merupakan kunci dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Ia mengajak seluruh pimpinan daerah untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dan wilayah.

Senada dengan itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menyampaikan bahwa keberhasilan implementasi Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto sangat bergantung pada sinergi dan akselerasi antara pemerintah pusat dan daerah. Kepala BPSDM Kemendagri, Sugeng Haryono, menambahkan bahwa peningkatan kapasitas kepemimpinan daerah menjadi faktor penting dalam menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks.

Pada kesempatan itu, Wakil Gubernur Ahmad Nausrauw, juga dipercaya sebagai moderator dalam salah satu sesi forum, yang dilanjutkan dengan diskusi panel, penyusunan action plan, serta pemaparan materi dari para narasumber.

Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat peran pemerintah daerah dalam mengelola potensi ekonomi, memperluas akses pembiayaan pembangunan, serta meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.