• Dipublish Oleh: admin kominfo
• Dipublish Pada: July 16, 2025

Gubernur PBD Soroti Dua Isu Strategis di RDP: Pendidikan Gratis dan Universitas Negeri untuk Papua B

SORONG-Komisi IV DPR Papua Barat Daya telah menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya. RDP ini berfokus pada pengawasan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan di sektor pendidikan dan kebudayaan untuk Tahun Anggaran 2024/2025.

Dalam kesempatan ini, Penjabat Gubernur Papua Barat Daya turut memberikan sambutan yang menekankan komitmen pemerintah provinsi terhadap peningkatan kualitas pendidikan di wilayah tersebut. Gubernur menyoroti dua isu utama: pendidikan gratis dan pendirian universitas negeri.

"Di Papua Barat Daya, khususnya di Kota Sorong, memang sudah banyak perguruan tinggi yang beroperasi. Namun, sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, kami memiliki aspirasi besar dari masyarakat untuk menghadirkan perguruan tinggi negeri di provinsi ini," ujar Gubernur. Kehadiran universitas negeri diharapkan dapat memperluas akses pendidikan tinggi yang berkualitas bagi masyarakat Papua Barat Daya.

Lebih lanjut, Gubernur menegaskan kembali visi pemerintah provinsi untuk mewujudkan pendidikan gratis dari kampung ke kota, tanpa membedakan sekolah swasta maupun negeri. Beliau juga menyampaikan bahwa biaya-biaya lain yang tidak tercakup dalam Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) akan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah kota dan kabupaten di wilayah masing-masing. Ini merupakan langkah konkret untuk memastikan bahwa tidak ada hambatan finansial bagi anak-anak Papua Barat Daya untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

RDP ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah provinsi dalam memastikan akuntabilitas dan efektivitas program-program pendidikan dan kebudayaan demi masa depan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Papua Barat Daya.