• Dipublish Oleh: Nelce Kambuaya
• Dipublish Pada: June 27, 2024

Rapat Perdana KDEKS

Sorong- Rapat perdana Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) dipimpin langsung Pj. Gubernur Papua Barat Daya, Dr. Drs. Mohammad Musa’ad, M.Si, selaku Ketua KDEKS Provinsi Papua Barat Daya setelah dilantik Wakil Presiden RI dibulan Juni 2024 lalu, bertempat di hotel Rylich Panorama Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya, Kamis 27/06/2024.

Dalam arahannya Pj. Gubernur mengatakan bahwa KDEKS Papua Barat Daya menjadi KDEKS pertama di tanah Papua dan setelah dilantik Wapres harus melakukan konsolidasi dan menyusun strategi program perencanaan dan lembaga ini agar dapat bermafaat bagi masyarakat.

KDEKS bertujuan menggerakan ekonomi dan keuangan syariah untuk semua kelompok masyarakat yang inklusif, sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara produsen halal di dunia, begitupun di Papua Barat Daya baik dari produknya dan pariwisatanya (homestay).

“Organisasi harus dibangun dengan 7S yaitu : strategi, system, struktur, saleri, staf, skill dan style, sehingga tugas KDEKS pertama harus sudah menyusun strategi lembaga yaitu dengan mendapatkan dokumen program perencanaan di Pusat (KNEKS) dan dimodifikasi sesuai dengan kultur budaya di tanah Papua dan kedua mengsosialisasikan lembaga KDEKS ke media,” ujar Musa’ad.

Lebih lanjut Pj.Gubernur memaparkan bahwa ada 5 hal yang harus dikerjakan KDEKS yaitu, pertama, menyediakan produk halal serta tempat-tempat pariwisatanya; kedua, jasa keuangan yang ada di bank-bank yang sudah ada syariahnya; ketiga, sosial syariah yaitu melakukan kerjasama dengan lembaga agama seperti Baznas, BPKH dll; keempat, bisnis dan perusahaan yaitu mengalokalisir bisnis yang syariah; serta kelima, infrastruktur ekosistem yaitu membangun ekosistem yang terpadu seperti UMKM kecil/menengah dan pengembangan sumber daya manusianya.

Rapat KDEKS ini diikuti anggota KDEKS Provinsi Papua Barat Daya seperti Pimpinan Perbankan, Pimpinan Perguruan Tinggi, Instansi Vertikal dan Organisasi Lembaga lainnya serta OPD teknis di lingkungan Pemprov PBD.