• Dipublish Oleh: admin kominfo
• Dipublish Pada: June 30, 2025

Gubernur PBD Pimpin Rapat Pimpinan OPD, Fokus pada Program Prioritas dan Pelayanan Masyarakat

SORONG-Dalam rangka memperkuat pelaksanaan program prioritas dan optimalisasi pelayanan publik, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menggelar Rapat Pimpinan bersama seluruh OPD, yang dipimpin langsung oleh Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, S.Sos.

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur tersebut membahas sejumlah agenda kerja strategis yang menjadi fokus pemerintah daerah, antara lain, pendataan Dana Hibah Tahun Anggaran 2025, implementasi kebijakan pendidikan gratis, percepatan pelaksanaan program kerja OPD guna mempercepat realisasi anggaran, serta penyusunan program-program prioritas yang akan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan. Selain itu, dibahas pula tindak lanjut penyaluran Dana Otonomi Khusus (Otsus).

Dalam arahannya, Gubernur Elisa Kambu menekankan pentingnya sinergi antar-OPD dalam menjalankan program pelayanan kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa setiap program yang dilaksanakan oleh OPD merupakan bagian dari tanggung jawab Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya secara keseluruhan.

"Setiap program pelayanan kepada masyarakat yang dijalankan oleh OPD, itu dilakukan atas nama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Maka dari itu, saya harap semua pimpinan OPD fokus pada program yang benar-benar bermanfaat dan berdampak nyata bagi masyarakat," tegas Gubernur Elisa Kambu pada Senin (30/06/2025).

Pada kesempatan tersebut, dilakukan pula prosesi penyerahan Surat Keputusan (SK) Pelaksana Tugas (Plt.) Inspektur Daerah Provinsi Papua Barat Daya kepada Ibu Djasmaniar, SH., MH, yang saat ini masih menjabat sebagai Asisten Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Tinggi Papua Barat. Ia menggantikan Nikolas Asmuruf, SE, yang mendapat penugasan baru sebagai Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat Kampung.

Diharapkan seluruh program strategis yang dibahas dalam rapat tersebut dapat segera diimplementasikan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua Barat Daya.