• Dipublish Oleh: Nelce Kambuaya
• Dipublish Pada: April 29, 2025

Gubernur PBD Hadiri Raker & RDP dengan Komisi II DPR RI bahas APBD hingga BUMD

Gubernur PBD Hadiri Raker & RDP dengan Komisi II DPR RI bahas APBD hingga BUMD

JAKARTA-Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, S.Sos hadiri undangan Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengan Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI, membahas kondisi fiskal hingga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) masing-masing daerah.

Rapat ini dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, dihadiri sejumlah gubernur yang dilaksanakan di kompleks Parlemen DPR RI, Senayan Jakarta, Selasa (29/4/2025).

Rifqinizamy Karsayuda mengatakan, komisi II DPR RI mempunyai tugas untuk mengawasi dana transfer pusat ke daerah yaitu, APBN yang ditranfer ke provinsi dan kabupaten/kota. Selama ini, DPR RI belum melakukan pengawasan terhadap transfer itu.

Termasuk di antaranya dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, hingga dana insentif. Selain itu, dia meminta agar para gubernur menjelaskan kinerja BUMD yang kini mendapat sorotan serius.

Menurut dia, ada sejumlah daerah yang memiliki kemandirian fiskal karena sokongan pendapatan dari BUMD, dan ada juga daerah yang justru dibebani karena keberadaan BUMD.

Komisi II DPR RI ingin agar BUMD yang dimiliki pemerintah daerah bisa memprakarsai peningkatan pendapatan daerahnya masing-masing.

Sejumlah gubernur yang hadiri di antaranya, Gubernur D.I. Yogyakarta, Gubernur Jabar, Gubernur Sumut, Gubernur Kaltim, Gubernur Lampung, dan Gubernur Kalbar.

Berikutnya Gubernur Sulteng, Gubernur Sulut, Gubernur NTT, Gubernur NTB, Gubernur Maluku, Gubernur Papua Barat Daya, dan Gubernur Papua Tengah.