• Dipublish Oleh: admin kominfo
• Dipublish Pada: January 11, 2026

Pemprov PBD Gelar Rapat Bahas Pajak Alat Berat, Optimalkan PAD

SORONG-Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (PBD) menggelar rapat pembahasan pajak alat berat sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), bertempat di Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Kamis (8/1/2026).

Rapat ini melibatkan para pengusaha dan penyedia alat berat yang beroperasi di wilayah Papua Barat Daya.

Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, S.Sos menyampaikan bahwa pertemuan tersebut difokuskan pada dialog terbuka guna menyamakan persepsi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha terkait kewajiban pajak daerah, khususnya pajak alat berat sebagai salah satu sumber PAD potensial.

Menurut Gubernur, hasil evaluasi sementara menunjukkan tingkat kepatuhan pengusaha alat berat dalam membayar pajak daerah masih rendah. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kurangnya pemahaman hingga belum optimalnya pelaksanaan kewajiban pajak.

Gubernur Elisa Kambu menegaskan bahwa pajak alat berat menjadi salah satu prioritas penerimaan daerah selain pajak kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Pemerintah daerah akan terus mendorong seluruh potensi pendapatan yang ada agar dapat menunjang pembangunan Papua Barat Daya.

“Pajak kendaraan, pajak alat berat, dan BBNKB tetap menjadi prioritas. Semua potensi yang ada akan kita dorong,” tegasnya.

Ia juga mengakui bahwa sepanjang tahun 2025 penerimaan pajak dari sektor alat berat belum terealisasi, meskipun regulasi pemungutannya telah tersedia. Oleh karena itu, pemerintah mewajibkan para pengusaha menyampaikan laporan kepemilikan dan operasional alat berat sejak tahun 2023 hingga 2025 sebagai dasar penetapan kewajiban pajak.

Terkait data pengusaha dan jumlah unit alat berat, Gubernur menyebutkan bahwa pemerintah daerah masih melakukan pendataan secara menyeluruh karena belum tersedianya basis data yang valid dan terintegrasi. Adapun penetapan target penerimaan pajak alat berat akan dilakukan setelah seluruh data tersebut diverifikasi.