• Dipublish Oleh: admin kominfo
  • Dipublish Pada: December 10, 2025

Pemprov PBD Sambut Kedatangan Komisi VIII DPR RI, Bahas Sosial, Agama, dan Bencana

SORONG-Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, S.Sos., menerima kunjungan kerja reses Komisi VIII DPR RI dalam rangka pengawasan di bidang sosial, agama, dan kebencanaan. Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Utama Lantai 3 Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Rabu (10/12/2025).

Rombongan Komisi VIII yang berjumlah tujuh orang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII, Abidin Pikri, SH., MH. Kunjungan ini menjadi momentum strategis bagi Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk menyampaikan berbagai program, capaian, serta tantangan.

Dalam sambutannya, Gubernur Elisa Kambu menyampaikan apresiasi atas dukungan dari Komisi VIII terhadap pembangunan di Papua Barat Daya. Ia juga memaparkan gambaran umum kondisi wilayah, termasuk kebutuhan percepatan pembangunan di berbagai sektor strategis.

Gubernur menegaskan pentingnya dukungan pemerintah pusat bagi provinsi baru agar dapat menyelesaikan berbagai persoalan daerah, khususnya di bidang sosial, keagamaan, dan kebencanaan.

“Kehadiran Komisi VIII di Papua Barat Daya sangat berarti karena dapat melihat secara langsung kondisi di daerah. Kami siap menerima arahan dan masukan demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Rombongan sekaligus Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Pikri, menyampaikan bahwa terdapat tiga fokus utama dalam kunjungan tersebut, yakni terkait Kementerian Agama, sosial, serta penanganan kebencanaan.

Abidin mengungkapkan Komisi VIII akan terus mendorong Papua Barat Daya untuk menjadi embarkasi haji bagi wilayah Indonesia Timur, termasuk jamaah dari Maluku dan Maluku Utara.

“Keberangkatan dari Sorong akan lebih efisien dibandingkan harus melalui Makassar,” ucapnya.

Komisi VIII juga menyerahkan satu unit mobil pick-up untuk menunjang penanganan bencana di Kabupaten Sorong, serta bantuan lainnya untuk penyandang disabilitas dan lembaga pendidikan madrasah.

Abidin menegaskan bahwa pihaknya juga akan memastikan penanganan terhadap sejumlah wilayah rawan bencana, termasuk kejadian yang sempat viral di Raja Ampat, agar mendapat perhatian dan tindak lanjut yang maksimal.