• Dipublish Oleh: admin kominfo
• Dipublish Pada: October 7, 2025

Pemprov PBD Sambut Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI, Fokus pada Pendidikan dan Pelestarian Budaya

SORONG-Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyambut baik kunjungan kerja reses Komisi X DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 yang berlangsung di Gedung Lambertus Jitmau, Kota Sorong, Senin (6/10/2025).

Dalam pertemuan tersebut, Komisi X yang membidangi urusan pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi, pariwisata, ekonomi kreatif, kepemudaan, olahraga, dan perpustakaan, mendengarkan aspirasi masyarakat daerah, memantau pelaksanaan kebijakan pemerintah, serta menyampaikan perkembangan kinerja Komisi X di tingkat nasional.

Rombongan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani, bersama para anggota, yakni Kurniasih Mufidayati, I Nyoman Parta, Denny Cagur, Once Mekel, Ferdiansyah, Ashraff Abu, Juliyatmono, Tinro La Tunrung, Andy Ramly, Dedi Wahidi, Reni Astuti, Dewi Coryati, dan Bramantyo Suwondo. Turut hadir pula pejabat dari kementerian dan lembaga mitra Komisi X, seperti Kemendikbudristek, Kemenpora, BPS, BRIN, serta Perpusnas RI.

Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, S.Sos, menyampaikan bahwa pemerintah daerah mendukung penuh upaya peningkatan mutu pendidikan di seluruh jenjang, mulai dari PAUD, TK, hingga SMA/SMK. Ia juga menyinggung rencana pendirian Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di wilayah Papua Barat Daya sebagai langkah strategis dalam pemerataan pendidikan tinggi di kawasan timur Indonesia.

Sementara itu, Komisi X DPR RI meyambut baik usulan pendirian Perguruan Tinggi Negeri yang dapat mulai beroperasi pada tahun 2026. Pemerintah daerah diminta menyiapkan lahan serta sarana dan prasarana pendukung, sementara proses perizinan dijanjikan akan dipercepat oleh pemerintah pusat.

Selain itu, Komisi X juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan melalui pelatihan digitalisasi dan pembaruan kurikulum, yang telah dianggarkan untuk tahun 2026.

Di bidang kebudayaan, Komisi X turut mendorong penguatan Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) serta mendukung rencana pembangunan museum daerah sebagai upaya melestarikan warisan budaya dan identitas masyarakat Papua Barat Daya.