• Dipublish Oleh: admin kominfo
• Dipublish Pada: July 28, 2025

Pemprov PBD Raih Opini WDP Dalam kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah

AIMAS-BPK RI mengapresiasi Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang telah menindaklanjuti dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah dari Tidak Wajar menjadi Wajar Dengan Pengecualian.

Hal itu diungkapkan Staf Ahli Bidang Manajemen Risiko Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dr. Hery Subowo ketika membacakan sambutan pada Rapat Paripurna DPR Provinsi Papua Barat Daya, dalam rangka penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah (LKP) Provinsi Papua Barat Daya di Gedung ACC Kabupaten Sorong, Senin (28/07/2025).

Ia mengatakan, sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) maka BPK RI berpendapat bahwa posisi keuangan tanggal 31 desember 2024 untuk pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yaitu, kecuali atas hal-hal yang menjadi catatan dan nilainya material, maka laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan prinsip akuntansi yang berlaku umum lainnya atau dengan kata lain Opini atas laporan keuangan Pemprov PBD adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau Qualified Opinion.

Dengan opini ini, BPK RI berharap pemerintah daerah terus bekerja keras dan berkomitmen dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dan tanggung jawab keungan daerah sehingga dapat terciptanya tata kelola keuangan daerah yang bersih, akuntabel, dan transparan.

Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, S.Sos mengapresiasi BPK RI atas kerja keras dan profesionalisme semoga hasil pemeriksaan ini dapat menjadi panduan berharga sehingga Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bisa terus berbenah dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Gubernur, kita punya mimpi bersama bahwa hari esok harus lebih baik dari hari ini, dan itu akan terwujud apabila kita berkomitmen untuk menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai panglima yang mengatur semua aktifitias kita.

“Kalau kita bisa patuh pada aturan, saya rasa naik kelas bisa lebih cepat, tahun depan bisa tancap gas menjadi WTP,” ucap Gubernur.