• Dipublish Oleh: admin kominfo
• Dipublish Pada: July 24, 2025

Dinsos P3A PBD Gandeng UNICEF Gelar Pelatihan Perlindungan Anak Lanjutan

SORONG-Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A), bekerja sama dengan UNICEF, resmi membuka kegiatan Pelatihan Sistem Perlindungan Anak Lanjutan dan Konsultasi Panduan Perencanaan dan Penganggaran Perlindungan Khusus Anak.

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Dinsos P3A Papua Barat Daya, Beatriks M. Siren, SE, mewakili Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, S.Sos, yang berlangsung di Hotel Kyriad, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Kamis (24/07/2025).

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Sosial P3A Beatriks mengatakan, kegiatan ini penting karena kolaborasi antara pemerintah daerah, UNICEF, organisasi masyarakat sipil, guna memperkuat sistem perlindungan anak di wilayah yang masih menghadapi tantangan besar dalam pengumpulan dan validasi data kekerasan terhadap anak.

“Kami berharap pelatihan ini tidak hanya meningkatkan kapasitas peserta dalam perencanaan dan penganggaran, tetapi juga menjadi momentum untuk memperbaiki sistem pendataan kekerasan terhadap anak yang selama ini masih belum jelas di tingkat kabupaten/kota,” ujarnya.

Menurut Beatriks, anak-anak Papua Barat Daya adalah anak-anak hebat. Mereka berhak tumbuh dalam lingkungan yang melindungi, memberdayakan, dan membentuk mereka menjadi pemimpin masa depan Indonesia Emas 2045.

Sementara itu, Staf Perlindungan Anak dari UNICEF Diana Anggraini menyatakan, provinsi Papua Barat Daya membutuhkan perlindungan khusus anak dari 15 kategori perlindungan anak, dan yang paling banyak kekerasan seksual, termasuk anak di wilayah konflik, anak di perbatasan, dan anak-anak dengan disabilitas.

“Kami terkejut karena hampir semua kategori kerentanan anak ditemukan di Papua Barat Daya. Tapi di balik tantangan itu, kami juga melihat banyak potensi besar dari provinsi ini,” kata Dhiana.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan perlindungan anak sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor, sinergi data, dan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan.