• Dipublish Oleh: admin kominfo
• Dipublish Pada: July 22, 2025

Wakil Gubernur PBD Buka Kegiatan Festival Ekonomi Syariah 2025

SORONG-Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, S.Pd.I., MM, secara resmi membuka kegiatan “Road to Festival Ekonomi Syariah (FESyar) 2025 – Torang Muamalah”, yang berlangsung di Hotel Vega, Kota Sorong, Selasa (22/7/2025).

Kegiatan ini merupakan event tahunan yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Papua Barat, untuk memperkuat sinergi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah daerah.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Ahmad Nausrau menyampaikan pesan dan apresiasi dari Gubernur Elisa Kambu, S.Sos yang berhalangan hadir. Ia menegaskan pentingnya dukungan nyata seluruh pemangku kepentingan terhadap penguatan ekonomi syariah sebagai motor pembangunan yang bermartabat di tanah Papua.

“Hari ini kita menyaksikan berbagai pelaku usaha di tanah Papua yang menapaki jalan keberkahan melalui sektor halal. Mari bersama-sama kita terus mendukung seluruh pelaku UMKM kita agar menjadi bagian dari gerakan ekonomi yang berlandaskan nilai dan berkiblat pada kemaslahatan umat,” imbuhnya.

Sementara itu, Setian, perwakilan dari Bank Indonesia Papua Barat, menyampaikan Bank Indonesia berkomitmen kuat untuk mengisi ‘gerbong’ ekonomi syariah dengan mendorong kolaborasi antara regulator, UMKM, komunitas pesantren, dan lembaga lainnya agar bersama-sama membangun ekosistem halal yang produktif dan inklusif.

“Kami berkomitmen bersama Pemerintah Daerah, untuk mendorong ekonomi dan keuangan syariah di Papua Barat maupun Papua Barat daya,” ungkapnya.

Torang Muamalah 2025 tidak hanya berupa seremoni pembukaan. Sejumlah kegiatan akan digelar dalam beberapa hari ke depan, antara lain: Kompetisi Kelas Ekonomi Syariah yang akan mengirimkan pemenang ke tingkat nasional di Pontiana; Pameran produk UMKM syariah lokal dari Papua Barat dan Papua Barat Daya; Edukasi dan literasi ekonomi syariah kepada masyarakat umum, pelaku usaha, dan santri; dan Sosialisasi jaminan produk halal berdasarkan regulasi UU No. 33 Tahun 2014.