• Dipublish Oleh: admin kominfo
• Dipublish Pada: July 27, 2023

Konsultasi Publik Valuasi Ekonomi

Kepala Bapperida Provinsi Papua Barat Daya, Rahman, S.STP., M.Si hadir sekaligus memberi materi pada acara Konsultasi Publik Valuasi Ekonomi, kamis (27/07/2023).

Konsultasi publik ini bertujuan untuk melindungi masyarakat adat dengan segala kekayaan yang dimiliki berupa hutan dan alam.

Kepala Bapperida mengatakan ada program prioritas yaitu, pemberdayaan seni budaya dan lembaga adat, yang kedua adalah pemberdayaan masyarakat.

“Fokus Pemerintah Papua Barat Daya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena tujuan pemekaran ada 3 yaitu, memperpendek rentan kendali, mengangkat harkat dan martabat masyarakat asli papua serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

“Dan ini akan dikaitkan pula dengan Rencana Induk Pengembangan Pembangunan Pulau Papua, yaitu Papua Sehat, Papua Cerdas dan Papua Produktif, untuk mencapai itu tentu kita harus memulai dari bawah, salah satunya adalah masyarakat adat,” lanjutnya.

Plh. Sekda Kabupaten Sorong, Kepas Kalasuat, mengatakan masyarakat moi pemilik hak ulayat harus menjaga kelestarian alam sehingga ada dampak positif kepada masyarakat, supaya tetap berkelanjutan.

“Saat ini hutan dan alam kita rusak karena ulah kita sendiri, dengan adanya konsultasi public ini masyarakat yang ada di malaumkarta selalu berkonsultasi terkat hasil alam yang ada di sana agar selalu di kembangkan, dan supaya tetap berkelanjutan,” ucapnya.

Lanjutnya, hasil-hasil alam yang ada harus selalu di jaga dan di kembangkan melalui sasi (egek) sehingga masyarakat mengambil hasil alam secukupnya.

Konsultasi publik ini menghadirkan narasumber, Prof. Yulius Mollet dari Fakultas Ekonomi Uncen, Kepala Loka PSPL Sorong, Santoso Budi Widiarto, S.Sos., MP dan Kepala Bapperida Provinsi Papua Barat Daya, Rahman, S.STP., M.Si, dan di hadiri oleh WWF, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), CSF, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sorong, Dinas Perikanan Kab. Sorong, Dinas Pertanian Kab. Sorong, Masyarakat Adat.