Pemprov PBD Luncurkan Portal Satu Data Cenderawasih, Data Pembangunan Makin Terpadu
SORONG – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya resmi meluncurkan Portal Satu Data Daerah “Cenderawasih” untuk mengintegrasikan data antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), guna mendukung perencanaan pembangunan, dan meningkatkan keterbukaan informasi publik. Peluncuran berlangsung di Rylich Panorama Hotel, Kota Sorong, Kamis (22/10/2026).
Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, S.Pd.I., MM, mengatakan portal ini menjadi langkah penting untuk memastikan program dan bantuan pemerintah tepat sasaran, termasuk bantuan beasiswa bagi mahasiswa Orang Asli Papua (OAP).
“Portal satu data ini dapat memberikan informasi agar bantuan beasiswa tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat guna, sehingga benar-benar diterima oleh mereka yang berhak, terutama mahasiswa Orang Asli Papua,” ujarnya.
Ia menjelaskan, integrasi data antarpemerintah provinsi dan kabupaten/kota diperlukan untuk mencegah duplikasi penerima bantuan serta memastikan kebijakan pembangunan berdasarkan data yang akurat. Portal ini juga diharapkan memudahkan masyarakat mengakses informasi program dan layanan pemerintah.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Papua Barat Daya, Eltje Salomina Doo, melaporkan bahwa Portal Cenderawasih saat ini menyediakan 422 dataset berdasarkan urusan pemerintahan dan OPD.
Portal tersebut memuat data statistik sektoral, layanan, walidata, RPJMD, serta visualisasi data. Sistem ini juga terhubung dengan portal data Kementerian Dalam Negeri melalui PELITA. Data prioritas turut dilengkapi indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) untuk mendukung pembangunan yang inklusif.
Eltje menambahkan, pengembangan portal ini merupakan tindak lanjut Keputusan Gubernur Papua Barat Daya Nomor 100.3.3.1/170/9/2026 tentang Penetapan Daftar Data Provinsi Papua Barat Daya. Ia juga menyampaikan bahwa Papua Barat Daya menempati peringkat ketiga nasional dalam kepatuhan implementasi Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (SDPDN).