• Dipublish Oleh: admin kominfo
• Dipublish Pada: September 23, 2026

Pemprov PBD Dorong Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan, Jaga Alam Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

SORONG – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mendorong pengelolaan lanskap secara terpadu sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Asisten III Setda Provinsi Papua Barat Daya Dra. Atika Rafika, M.Si, saat membuka Lokakarya Hasil Analisis Diagnosis Lanskap dan Skenario Pengembangan Lanskap Terpadu Provinsi Papua Barat Daya, di Vega Hotel, Kota Sorong, Rabu (23/09/2026).

Atika mengatakan, Papua Barat Daya memiliki kekayaan sumber daya alam, keanekaragaman hayati serta budaya yang harus dikelola secara bijak. Dengan kawasan hutan mencapai sekitar 3,4 juta hektare, pembangunan perlu memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Menurutnya, hasil analisis diagnosis lanskap yang dibahas dalam lokakarya menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan. Terdapat enam skenario pengelolaan lanskap yang dibahas, mulai dari perlindungan dan restorasi ekosistem hingga pengembangan wilayah produksi berkelanjutan sesuai kapasitas ekologis.

Atika menegaskan, pengelolaan lanskap tidak boleh berhenti sebagai dokumen perencanaan, tetapi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya masyarakat adat dan lokal.

“Pengelolaan lanskap terpadu harus bermuara pada peningkatan kualitas hidup, perlindungan wilayah kelola tradisional, ketersediaan air bersih serta terbukanya peluang ekonomi lokal yang adil dan berkelanjutan,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, akademisi, mitra pembangunan, masyarakat sipil dan masyarakat adat. Menurutnya, kearifan lokal harus menjadi bagian penting dalam setiap kebijakan pengelolaan tanah, hutan dan laut di Papua Barat Daya.

Pemprov PBD, lanjut Atika, berkomitmen mengintegrasikan hasil Integrated Landscape Management (ILM) ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, termasuk RTRW, RPJMD dan RKPD.

Kegiatan ini melibatkan Kemenko Bidang Pangan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Kehutanan, FOLUR Project, Yayasan Penabulu, akademisi.