• Dipublish Oleh: admin kominfo
• Dipublish Pada: July 15, 2026

Pemprov PBD Siapkan Roadmap Tingkatkan PAD

SORONG-Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menggelar Lokakarya Lanjutan penyusunan roadmap atau peta jalan Pendapatan Asli Daerah, pada Rabu (15/7/2026).

Kegiatan ini bekerjasama dengan Program SKALA, diikuti 57 peserta dari 16 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Sekretariat Daerah, dan Inspektorat, sebagai upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah dan mengoptimalkan potensi sumber-sumber pendapatan, berlangsung di Mamberamo Hotel, Kota Sorong.

Acara ini di buka oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Papua Barat Daya, Dr. George Yarangga, A.Pi., MM, yang dalam sambutannya menegaskan bahwa sebagai provinsi baru, Papua Barat Daya menghadapi tantangan sekaligus peluang untuk membangun fondasi pembangunan yang kuat. Salah satu fondasi tersebut adalah kemampuan daerah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"PAD bukan sekadar angka dalam APBD, tetapi merupakan cerminan kemandirian fiskal yang menentukan kemampuan pemerintah membiayai pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

Menurutnya, ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat masih cukup tinggi. Oleh sebab itu, peningkatan PAD harus menjadi agenda strategis yang dilakukan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan.

Yarangga juga meminta seluruh perangkat daerah memperkuat koordinasi lintas sektor karena peningkatan PAD bukan hanya menjadi tanggung jawab OPD pengelola pendapatan, melainkan tanggung jawab seluruh perangkat daerah.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemungutan Pajak Daerah BPPKAD Papua Barat Daya, Nomensen Kareth menjelaskan penyusunan Roadmap tersebut akan memuat proyeksi PAD selama 20 tahun, lengkap dengan target, indikator, dan strategi peningkatan pendapatan dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta sumber PAD lainnya yang sah.

“Dokumen ini juga menjadi acuan bagi seluruh OPD dalam menggali dan mengoptimalkan potensi pendapatan secara berkelanjutan,” ujarnya.

Melalui optimalisasi PAD, pemerintah daerah diharapkan semakin mandiri dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik tanpa bergantung pada transfer pemerintah pusat.