• Dipublish Oleh: admin kominfo
• Dipublish Pada: June 9, 2026

Dinas Kehutanan PBD Perkuat Komitmen Pembangunan Rendah Karbon Lewat Program REDD+

SORONG-Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Daya menggelar Lokakarya Penguatan Pembangunan Rendah Karbon dengan topik Pengembangan Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (Program REDD+) Berbasis Yurisdiksi, Selasa (09/06/2026).

Kegiatan tersebut di buka oleh Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Viktor F. Solossa, S.Pd., ST., MT, yang berlangsung di Aston Hotel, Kota Sorong. Diikuti oleh peserta dari unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dan mitra pembangunan serta perwakilan 6 provinsi yang menjadi bagian dari REDD+ yaitu Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua, Papua Pegunungan, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara.

Dalam sambutannya, Viktor Solossa menyampaikan bahwa lokakarya ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat pemahaman bersama mengenai implementasi REDD+ berbasis yurisdiksi dan standar ART TREES, sekaligus menjadi wadah berbagi pengalaman dan pembelajaran antar daerah.

"Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat pemahaman bersama mengenai REDD+ berbasis yurisdiksi dan standar ART TREES, berbagi pengalaman serta pembelajaran dari berbagai daerah, sekaligus membangun sinergi yang diperlukan untuk mendukung kesiapan implementasi di tingkat subnasional," ujarnya.

Ia menegaskan, hutan dan sumber daya alam yang dimiliki Papua Barat Daya merupakan aset pembangunan jangka panjang yang harus terus dijaga dan dikelola secara berkelanjutan agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama masyarakat adat dan komunitas lokal yang selama ini berperan penting dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Ia berharap melalui lokakarya tersebut dapat terjalin koordinasi yang lebih kuat lintas sektor dan lintas wilayah, sekaligus memperkaya pemahaman mengenai aspek kebijakan, teknis, dan kelembagaan dalam implementasi REDD+ berbasis yurisdiksi.

Selain itu, kegiatan ini diharapkan menghasilkan rekomendasi yang konstruktif untuk mendukung kesiapan daerah dalam mengembangkan program pembangunan rendah karbon yang berintegritas, berkelanjutan, dan mampu memberikan manfaat bagi lingkungan serta masyarakat.