• Dipublish Oleh: Nelce Kambuaya
• Dipublish Pada: June 6, 2024

Pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah di Papua Barat Daya

SORONG-Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menjalani sejumlah agenda di Sorong, Papua Barat Daya, diantaranya pada pagi hari tadi menghadiri acara Pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) di gedung Lambertus Jitmau, Kota Sorong, Kamis (06/06/2024).

Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Dr. Drs. Mohammad Musa’ad, M.Si, dalam sambutan selamat datang menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Wakil Presiden yang dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ini setelah dua kali melakukan kunjungan kerja di Provinsi Papua Barat.

“Hal ini tentunya akan memotivasikan untuk mengoptimalkan segala daya dan upaya bekerja lebih keras lagi lebih cerdas lebih iklas Bersinergi berkolaborasi untuk mendorong percepatan pembangunan khususnya di Provinsi Papua Barat Daya,” ujar Pj Gubernur.

Selanjutnya, atas dukungan dan dorongan bapak wakil presiden hari ini kita akan membuat sejarah baru dalam pembangunan peradaban di Papua yaitu dengan membentuk dan mengukuhkan komite daerah ekonomi dan keuangan syariah yang merupakan Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah yang pertama di tanah Papua dan yang ke-30 di Indonesia.

Sementara itu Wapres Ma’ruf Amin mengatakan, Provinsi Papua Barat Daya cepat mengambil peluang tersebut dengan membentuk KDEKS pertama di tanah Papua dengan berbagai potensi yang dimiliki.

"Kini saatnya Provinsi Papua Barat Daya untuk menggerakkan potensi wilayah demi mewujudkan Papua Cerdas, Papua Sehat, dan Papua Produktif. Utamanya, menggandeng masyarakat lokal dan asli Papua, termasuk pelaku UMKM agar lebih berdaya dan sejahtera," katanya.

Acara ini dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Dan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretariat Wakil Presiden, Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah beserta jajaran pengurus, para anggota Forkopimda, para Bupati dan Walikota, dan para pimpinan OPD di lingkungan Pemprov Papua Barat Daya.