JAKARTA – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Pusat untuk mempercepat transformasi ekonomi daerah. Upaya tersebut diwujudkan melalui audiensi Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, S.Sos., dengan Menteri Perdagangan Republik Indonesia di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (3/8/2026).

Audiensi tersebut membahas strategi penguatan sektor perdagangan, logistik, hilirisasi, dan ekspor sebagai langkah menjadikan Papua Barat Daya sebagai gerbang perdagangan Indonesia di kawasan Pasifik.

Pertemuan ini turut dihadiri Anggota DPR RI Roberth Kardinal dan Anggota DPD RI Mamberop Rumaikek, Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dr. Selvyana Sangkek, serta tim tenaga ahli dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM dan Universitas Padjadjaran Prof. Wihanna Kirana Jaya dan Dr. Earland.

Dalam pertemuan itu, Gubernur Elisa Kambu menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Perdagangan atas penetapan Papua Barat Daya sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA). Kehadiran layanan IPSKA di Kota Sorong dinilai akan mempercepat proses ekspor, meningkatkan efisiensi pelayanan, sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas bagi UMKM, industri kecil menengah, dan pelaku usaha Orang Asli Papua.

Gubernur juga memaparkan proposal strategis Program Perluasan Pasar, Logistik, dan Ekspor Produk Orang Asli Papua Berbasis Optimalisasi Tol Laut Sorong Tahun 2026–2029 dengan nilai investasi sekitar Rp1,5 triliun. Program tersebut difokuskan pada pembangunan Sorong Export Hub, penguatan sistem logistik daerah, perluasan akses pasar domestik dan internasional, percepatan layanan ekspor melalui Fast Export Service (FASE), serta peningkatan daya saing komoditas unggulan Papua Barat Daya. Melalui program ini, Pemerintah Provinsi menargetkan nilai ekspor daerah mencapai Rp15 triliun pada 2029.

Selain itu, Pemerintah Provinsi mengusulkan transformasi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) menjadi pusat ekspor, hilirisasi, dan digitalisasi UMKM Orang Asli Papua dengan nilai investasi sebesar Rp13,6 miliar.
 
Pengembangan PLUT akan dilengkapi berbagai fasilitas pendukung, seperti factory sharing, laboratorium uji mutu, pusat desain dan pengemasan, digital trading hub, klinik bisnis, hingga pendampingan sertifikasi dan ekspor guna mencetak lebih banyak eksportir baru yang mampu bersaing di pasar global.
Gubernur Elisa Kambu menegaskan bahwa kedua program tersebut merupakan bagian dari visi besar Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk menjadikan Sorong sebagai simpul perdagangan, logistik, dan ekspor baru di Kawasan Timur Indonesia. Melalui penguatan hilirisasi, pemberdayaan UMKM, dan peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah, diharapkan kesejahteraan masyarakat terus meningkat serta tercipta lebih banyak lapangan kerja.
Audiensi ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat kolaborasi antara Kementerian Perdagangan dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya guna mewujudkan Sorong sebagai pusat perdagangan dan ekspor yang berdaya saing, sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.