• Dipublish Oleh: admin kominfo
• Dipublish Pada: June 26, 2026

Pemprov PBD Bersama Bappenas Bahas Penguatan Pers Melalui Policy Sandbox

SORONG – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Desain dan Persiapan Implementasi Policy Sandbox Penguatan Pers dan Media Massa BEJO'S di Aula Lantai III Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Kota Sorong, Kamis (25/6/2026).

FGD diikuti organisasi perusahaan pers, organisasi profesi wartawan, pimpinan redaksi, akademisi, BUMN, dan sektor swasta. Kegiatan ini menjadi forum untuk menghimpun masukan serta merumuskan strategi memperkuat ekosistem pers yang sehat, profesional, dan berkelanjutan di Papua Barat Daya.

Penjabat Sekretaris Daerah Papua Barat Daya, Drs. Yakob Kareth, M.Si, mengatakan media merupakan mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Karena itu, sinergi antara pemerintah dan insan pers perlu terus diperkuat dengan tetap menjunjung tinggi independensi media.

"Media memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Ideologi, Kebangsaan, Politik, dan Demokrasi Kementerian PPN/Bappenas, Nuzula Anggeraini, menegaskan bahwa penguatan pers merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi. Menurutnya, media yang kuat dan berkualitas akan menghadirkan informasi yang akurat sehingga mendukung pembangunan yang transparan dan partisipatif.

Ia menjelaskan, pendekatan policy sandbox menjadi ruang uji coba kebijakan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mencari solusi atas tantangan yang dihadapi industri pers, khususnya di daerah.

Dalam diskusi tersebut, peserta membahas sejumlah isu strategis, di antaranya penguatan regulasi, peningkatan kapasitas jurnalis, keberlanjutan perusahaan pers, kesejahteraan wartawan, serta pola kerja sama pemerintah dan media yang tetap menghormati independensi redaksi. Hasil FGD diharapkan menjadi rekomendasi bagi penyusunan kebijakan yang mampu memperkuat ekosistem pers nasional, khususnya di Papua Barat Daya.