SORONG-Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua Barat Daya menggelar Rapat Koordinasi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Rylich Panorama, Kota Sorong, Selasa (31/03/2026).

Kegiatan ini dibuka oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Papua Barat Daya, Drs. Yakob Kareth, M.Si.

Dalam sambutannya, Pj Sekda menegaskan bahwa kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem, merupakan persoalan global yang membutuhkan penanganan serius dan terukur. Ia menyebutkan bahwa perbedaan definisi kemiskinan, baik menurut pemerintah maupun lembaga internasional seperti World Health Organization (WHO), menjadi tantangan tersendiri dalam menentukan kebijakan di daerah.

“Kemiskinan ekstrem adalah tanggung jawab bersama. Karena itu, setiap program harus benar-benar menyentuh masyarakat dan berbasis pada data yang akurat,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya evaluasi program agar tidak lagi ada kegiatan yang tidak tepat sasaran. Menurutnya, penggunaan data yang valid akan membantu pemerintah memetakan masyarakat yang benar-benar membutuhkan intervensi.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa strategi pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara terpadu, melalui peningkatan layanan dasar, pemberdayaan ekonomi, serta program yang sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.

Sebagai provinsi baru, Papua Barat Daya menghadapi tantangan dalam menekan angka kemiskinan ekstrem. Namun dengan sinergi dan komitmen bersama, pemerintah optimistis upaya tersebut dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, ketua panitia Edison Kambu, S.Sos melaporkan bahwa Rapat Koordinasi tersebut bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dalam menyinkronkan data kemiskinan sebagai dasar perencanaan program. Selain itu, juga untuk mengintegrasikan data dari BPS, pemerintah daerah, dan kementerian/lembaga terkait agar kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran.

Kegiatan ini di ikuti oleh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) provinsi serta kabupaten/kota.