• Dipublish Oleh: admin kominfo
• Dipublish Pada: March 10, 2026

Pemprov PBD Gandeng SKALA dan Yayasan Bicara Gelar Workshop Finalisasi RAD Penyandang Disabilitas

SORONG-Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) bekerja sama dengan Program SKALA dan Yayasan Bicara menggelar Workshop Finalisasi dan Konsultasi Publik Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD-PD) 2025–2029, Selasa (10/03/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Mamberamo Hotel, Kota Sorong ini dilaksanakan selama dua hari (10–11 Maret 2026) sebagai bagian dari proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang inklusif bagi penyandang disabilitas di Papua Barat Daya.

Kepala Bapperida, Drs. Yakob Kareth, M.Si, melalui Kepala Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya Flora Kareth, S.Sos., MM, mengatakan workshop tersebut memiliki arti penting karena menjadi ruang bersama untuk menyelaraskan matriks analisis kesenjangan dengan program, kegiatan, dan subkegiatan OPD. Selain itu, kegiatan ini juga menghadirkan ruang partisipasi yang inklusif bagi organisasi penyandang disabilitas.

“Melalui workshop ini juga dilakukan finalisasi lampiran Peraturan Gubernur tentang RAD-PD Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2025–2029 yang nantinya menjadi acuan bagi seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan pembangunan yang inklusif,” ujar Flora.

Sementara itu, Koordinator Nasional GEDSI (Gender Equality, Disability and Social Inclusion) Program SKALA Richard Kennedy mengatakan proses penyusunan RAD-PD Papua Barat Daya telah dimulai sejak Oktober 2025 dan kini memasuki tahap finalisasi.

Ia menjelaskan bahwa workshop ini akan dilanjutkan dengan konsultasi publik untuk merampungkan draf final sebelum dilakukan peninjauan oleh Bappenas dan kemudian disahkan melalui Peraturan Gubernur.

Menurutnya, Program SKALA mendukung peningkatan kapasitas Bapperida sebagai inisiator agar dokumen RAD-PD yang disusun tidak hanya matang secara perencanaan, tetapi juga aplikatif dan inklusif.

“Kami ingin memastikan partisipasi aktif kelompok disabilitas tidak sekadar menjadi jargon, tetapi benar-benar terlibat dalam proses penyusunan kebijakan,” katanya.

Kegiatan ini juga melibatkan Program Inklusi yang diwakili Yayasan Bicara.