• Dipublish Oleh: admin kominfo
• Dipublish Pada: June 26, 2025

Pemprov PBD Gelar Rakor Pelaksanaan Paritrana Award 2025

SORONG-Dalam rangka mendorong perluasan cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayahnya, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menggelar Rapat Koordinasi Pelaksanaan Paritrana Award 2025 dan Monitoring Evaluasi Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, bertempat di Swiss-Belhotel, Kota Sorong, Rabu (25/06/2025).

Rakor tersebut dipimpin oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan, Dr. George Yarangga, A.Pi., MM, yang menegaskan bahwa perlindungan sosial ketenagakerjaan merupakan bagian fundamental dari pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

“Perlindungan sosial ini adalah pondasi penting bagi stabilitas ekonomi, kesejahteraan keluarga, dan masyarakat. Kami ingin memastikan tidak ada satu pun pekerja di Papua Barat Daya yang luput dari jaminan sosial,” ujar Yarangga dalam sambutannya.

Ia juga menjelaskan bahwa Paritrana Award merupakan bentuk apresiasi dari pemerintah pusat kepada daerah dan pelaku usaha yang berkomitmen dalam mendukung peningkatan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin semua pemangku kepentingan memahami kriteria Paritrana Award 2025 agar dapat berpartisipasi aktif dan berpeluang meraih penghargaan tersebut,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sorong, Iguh Bimantoroyudo, menyampaikan bahwa cakupan universal jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari visi Indonesia Emas 2045, dan pekerja rentan harus menjadi prioritas dalam perlindungan sosial.

“Petani, nelayan, tukang ojek, penjual sayur, hingga pedagang pinang adalah kelompok yang harus dilindungi. Ini bukan hanya tugas BPJS sebagai badan penyelenggara, tetapi juga tanggung jawab pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan,” ujarnya.

Melalui rakor ini, diharapkan sinergi antara pemerintah, BPJS, dan seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat jaminan sosial ketenagakerjaan yang inklusif dan berkelanjutan di Papua Barat Daya.