• Dipublish Oleh: admin kominfo
• Dipublish Pada: May 9, 2025

Pemprov PBD Sambut Kunker Komite II DPD RI, Bahas Tata Kelola Hutan

SORONG-Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyambut baik Kunjungan Kerja Komite II DPD RI dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Lambertus Jitmau, Kamis (08/05/2025).

Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komite II DPD RI, Dr. Badikenita Br Sitepu, SE., SH., M.Si, bersama Wakil Ketua dan 19 anggota lainnya. Kegiatan ini merupakan bagian dari tugas konstitusional DPD RI dalam mengawasi implementasi undang-undang yang berkaitan dengan sektor kehutanan di daerah.

Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, S.Sos, dalam sambutan selamat datangnya, menyampaikan gambaran umum mengenai Provinsi Papua Barat Daya. Ia memaparkan visi dan misi kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Ahmad Nausrau, S.Pd.I., MM, termasuk prioritas pembangunan, isu-isu strategis, dan potensi hutan yang ada di daerah otonomi baru tersebut.

Gubernur Elisa juga menyampaikan apresiasinya atas kunjungan Komite II DPD RI dalam rangka pengawasan UU Kehutanan, seraya menegaskan pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan demi generasi mendatang.

“Kehadiran teman-teman Komite II DPD RI di bidang kehutanan ini dapat mengingatkan kita semua agar menjaga hutan kita untuk anak cucu kita kelak,” jelas Gubernur Elisa.

Ketua Komisi II DPD RI Dr. Badikenita Br Sitepu, SE., SH., M.Si, dalam sambutannya menegaskan pentingnya pemahaman yang tepat mengenai klasifikasi kawasan hutan untuk menghindari konflik kebijakan dan mendorong pemanfaatan sumber daya alam secara bijak.

Rapat dilanjutkan dengan diskusi dan pemaparan tentang implementasi UU Kehutanan di Papua Barat Daya yang dipandu oleh Wakil Ketua Komite II DPD RI, Andi Abdul Halid.

Turut hadir dan mendampingi dalam kegiatan ini Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau, para kepala daerah se-Papua Barat Daya, unsur Forkopimda, Ketua DPR Papua Barat Daya, Ketua Majelis Rakyat Papua Barat Daya (MRPBD), serta para pimpinan OPD dilingkungan Pemprov PBD.