• Dipublish Oleh: admin kominfo
• Dipublish Pada: September 11, 2026

Pemprov PBD Bersama Bappenas Percepat Pembangunan Berkelanjutan

SORONG – Kementerian PPN/Bappenas menggelar SDGs Regional Meeting Wilayah Timur sebagai upaya memperkuat pelaksanaan dan mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) menuju 2030.

Kegiatan berlangsung di Aston Hotel, Kota Sorong, Jumat (11/09/2026), dihadiri perwakilan Bappeda serta BPS se-Tanah Papua, Maluku, dan Maluku Utara, Perguruan Tinggi, mitra perusahaan hingga media.

Pertemuan ini menjadi forum koordinasi, pertukaran praktik baik, serta penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam mengintegrasikan TPB/SDGs ke dalam perencanaan pembangunan, termasuk penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) serta pemantauan dan evaluasi pencapaiannya.

Hadir sebagai keynote speaker Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Pungkas Bahjuri Ali, Kepala Bapperida Papua Barat Daya yang diwakili Kabid Ekososbud Flora Kareth, Kepala BP3OKP Otto Ihalauw, serta Kepala BPS Merry MP.

Pungkas Bahjuri Ali mengatakan, pertemuan regional tersebut bertujuan mengonsolidasikan dan mengevaluasi capaian SDGs di wilayah Maluku dan Papua, sekaligus melihat perkembangan penyusunan rencana aksi daerah dan ketersediaan data.

“Kita ingin melihat kembali capaian SDGs, menyosialisasikan program-program yang perlu dilaksanakan, melihat perkembangan penyusunan rencana aksi daerah, sekaligus melihat data-data yang tersedia,” ujarnya.

Menurutnya, pencapaian SDGs membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat hingga mitra pembangunan.

Ia menegaskan, target SDGs yang telah diadopsi dalam RPJMN perlu diterjemahkan ke dalam RPJMD dan rencana aksi di daerah. Penyelarasan tersebut juga dinilai penting untuk mendukung percepatan pembangunan Papua.

“Intinya kita ingin melihat capaiannya, lalu apa yang bisa dilaksanakan untuk mempercepat target-target tersebut. Kita juga mempersiapkan data yang dibutuhkan dan bagaimana ke depan menyikapi data yang ada,” jelasnya.

Bappenas juga melibatkan BPS Provinsi Papua Barat Daya serta BP3OKP untuk memperkuat ketersediaan data dan evaluasi pembangunan.