• Dipublish Oleh: Admin Kominfo
• Dipublish Pada: September 1, 2026

Memperkuat Layanan Dasar Di Tanah Papua, Pemprov Papua Barat Daya Tingkatkan Tata Kelola

Memperkuat Layanan Dasar Di Tanah Papua, Pemprov Papua Barat Daya Tingkatkan Tata Kelola Dan Kapasitas SPM

 

 

Sorong, 1 September 2026,  Memastikan hak atas pelayanan dasar masyarakat terpenuhi merupakan kewajiban konstitusional negara yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).  

 

Walaupun Provinsi Papua Barat Daya berhasil mengukir prestasi nasional pada tahun 2025 dengan mencapai kategori Tuntas Paripurna, capaian hingga Triwulan II 2026 menunjukkan variasi antar-sektor yang dinamis di tingkat provinsi.  Mulai dari bidang Pendidikan (75,29%), Trantibumlinmas (56,67%), Sosial (48,80%), Kesehatan (38,73%), Pekerjaan Umum (36,58%), hingga Perumahan Rakyat (22,50%).  Sementara di tingkat kabupaten/kota, capaian terlapor meliputi Maybrat (41,9%), Raja Ampat (41,3%), Kota Sorong (35,32%), Sorong Selatan (27,28%), Tambrauw (26,3%), dan Kabupaten Sorong (15,9%).

 

Menjawab tantangan tata kelola, sinkronisasi data, serta percepatan penyusunan dokumen Rencana Aksi (Renaksi) SPM kabupaten/kota, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bekerja sama dengan Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri menggelar "Workshop Penguatan Peran Korbinwas Tim Penerapan SPM Provinsi Papua Barat Daya". Kegiatan yang diikuti oleh 65 peserta lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari level provinsi hingga enam kabupaten/kota ini berlangsung selama tiga hari, mulai 1–3 September 2026 di Hotel Royal Mamberamo, Sorong.

 

Langkah ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas teknis Tim Penerapan SPM dalam penginputan dan reviu pelaporan pada aplikasi e-SPM, perumusan draft SK Kepala Daerah tentang Perubahan Target SPM 2026 dan Target 2027, serta pemantapan dokumen Rencana Aksi SPM 2026–2030. Hal ini krusial guna memastikan prioritas penganggaran belanja daerah berorientasi pada pemenuhan layanan dasar yang inklusif, responsif gender, serta menjangkau kelompok rentan dan penyandang disabilitas.

 

Komitmen untuk memperkuat koordinasi serta peningkatan kapasitas aparat di daerah turut mendapat penekanan dari unsur fasilitator dan kementerian pendamping. Perencana Ahli Muda Bagian Perencanaan Setditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Ahmad Washil, pada pembukaan acara menyampaikan harapan besarnya terhadap sinergi antar-daerah di wilayah Papua Barat Daya. "Yang penting Papua Barat Daya tetap bisa mencapai tuntas paripurna. Kami mohon dukungan Bapak dan Ibu agar seluruh kabupaten dan kota minimal dapat mencapai tuntas madya. Syukur-syukur kalau sampai tuntas paripurna," ujarnya.  

 

Mewakili Gubernur Papua Barat daya, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Provinsi Papua Barat Daya Yakob Kareth, membuka secara resmi kegiatan workshop.  Penjabat Sekretaris Daerah saat membuka acara secara resmi menegaskan pentingnya orientasi substansial dalam setiap program pelayanan publik. Menurut beliau "Penerapan SPM tidak boleh hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, tetapi harus menjadi instrumen untuk memastikan masyarakat memperoleh pelayanan dasar yang berkualitas. Kita harus terus bekerja dan memperbaiki hal-hal yang masih kurang. Jangan sampai capaian yang sudah baik justru mengalami penurunan."

 

Dalam sambutannya, Sekda juga memberikan apresiasi kepada pemerintah kabupaten dan kota yang telah bekerja dengan dedikasi dan komitmen tinggi dalam pelaksanaan serta pelaporan SPM. Ia menyebutkan bahwa hasil input SPM hingga triwulan II tahun 2026 telah berjalan dengan baik dan menjadi capaian yang perlu dipertahankan serta ditingkatkan.

Menurutnya, sinergi dan kolaborasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat. Papua Barat Daya sebagai provinsi baru telah menunjukkan capaian yang baik pada tahun 2025 sehingga diperlukan kerja bersama agar prestasi tersebut dapat dipertahankan pada tahun 2026.

 

Workshop ini didukung Program SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar) yang tujuannya untuk mendorong peningkatan ketersediaan layanan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan.  Selama workshop, para peserta mendapatkan pendampingan intensif (desk) dari tim ahli Kemendagri dan Program SKALA. Pendampingan meliputi pemutakhiran fitur e-SPM, pengisian format penetapan warga negara penerima mutu layanan dasar, hingga perancangan matriks Rencana Aksi lima tahunan. Melalui penguatan tata kelola, pendataan, dan perencanaan ini, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya optimistis mampu mendongkrak capaian kinerja SPM hingga 80 persen pada penutupan pelaporan Triwulan III mendatang.