Dinas Sosial P3A Dorong Perempuan Jadi Motor Pembangunan Melalui Forum Advokasi Politik dan Ekonomi
SORONG-Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas Sosial P3A) Papua Barat Daya terus mendorong peningkatan peran strategis perempuan dalam pembangunan daerah melalui Forum Advokasi Pemberdayaan Perempuan Dalam Bidang Politik dan Ekonomi yang digelar di Hotel Aimas, Rabu (15/4/2026).
Kegiatan ini diikuti 100 peserta yang terdiri dari organisasi perempuan, lembaga masyarakat, perwakilan perangkat daerah, serta pelaku UMKM perempuan. Peserta terbagi dalam dua kelompok, masing-masing 50 orang pada kelas ekonomi dan 50 orang pada kelas politik.
Forum tersebut dibuka oleh Asisten I Setda Papua Barat Daya, Dr. Drs. Suardi Thamal, M.M., mewakili Gubernur Papua Barat Daya. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan merupakan salah satu kunci penting dalam mendorong keberhasilan pembangunan daerah.
“Pemberdayaan perempuan menjadi bagian strategis dalam pembangunan, terutama untuk meningkatkan peran perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi,” ujarnya.
Ia menambahkan, keterlibatan aktif perempuan sangat dibutuhkan untuk bersinergi dengan jalannya pemerintahan, sehingga target pembangunan, baik jangka pendek, menengah, maupun panjang, dapat tercapai secara optimal.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial P3A Papua Barat Daya, Dr. Anace Nauw, SH., MH, melalui Ketua Pelaksana kegiatan Karolina Susim, mengungkapkan bahwa pemberdayaan perempuan masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya rendahnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, keterbatasan akses terhadap perlindungan hukum, serta masih lemahnya kapasitas ekonomi perempuan.
Lebih lanjut ia mengatakan kegiatan advokasi pada kelas ekonomi, materi yang disampaikan meliputi penguatan ekonomi perempuan, akses permodalan dan pasar, serta strategi pengembangan UMKM perempuan, dengan output berupa rekomendasi penguatan ekonomi dan identifikasi potensi usaha perempuan.
Sementara pada kelas politik, materi yang diberikan mencakup peran perempuan dalam politik dan pembangunan, strategi peningkatan partisipasi perempuan, serta kebijakan pengarusutamaan gender.