• Dipublish Oleh: admin kominfo
  • Dipublish Pada: April 7, 2026

Bapperida PBD Perkuat Perencanaan Inklusif Berbasis Bukti

SORONG-Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua Barat Daya menggelar Workshop Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Perencanaan yang Inklusif dan Berbasis Bukti, Selasa (07/04/2026).

Kegiatan ini dibuka oleh Asisten II Bidang Ekbang Viktor Solossa, S.Pd., ST., MT, yang berlangsung selama dua hari (7-8 April) di Rylich Panorama Hotel, Kota Sorong.

Viktor Solossa menegaskan pentingnya perencanaan pembangunan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga harus inklusif, partisipatif, dan didasarkan pada data serta fakta di lapangan yang berbasis kepada visi dan misi pemerintah Papua Barat Daya.

“Perencanaan yang baik harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata, dengan mengedepankan prinsip inklusivitas dan berbasis bukti,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya keseriusan seluruh perangkat daerah dalam mengikuti kegiatan tersebut, sehingga setiap laporan yang dihasilkan dapat tersusun secara selaras dan sinkron.

“Saya harap perangkat daerah bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik agar laporan dapat sinkron dengan RPJMD dan turunan dari Renstra,” pungkasnya.

Sekretaris Bapperida PBD, Fransiskus Krimadi, SE, M.Ec.Dev, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan menyamakan persepsi antara Bapperida dan seluruh OPD khususnya bagian program dan keuangan, dalam menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran yang inklusif dan berbasis bukti.

“Mulai tahun 2026 sistem perencanaan daerah telah mengalami perubahan dengan diterapkannya sistem interoperabilitas yang mengintegrasikan tiga sistem yakni ICP3, SIPD, dan SIKD secara online. Sehingga apa yang direncanakan akan langsung terhubung hingga ke tahap penganggaran, sehingga perencanaan harus benar-benar disusun secara tepat sejak awal,” jelasnya.

Ia menambahkan, kegiatan ini juga menjadi langkah awal dalam mempersiapkan perangkat daerah sebelum memasuki tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), agar seluruh OPD memiliki pemahaman yang sama terhadap sistem dan mekanisme yang berlaku.

Workshop ini menghadirkan narasumber dari Bangda dan Keuda Kemendagri serta Tim SKALA.